Sebagian Besar Kabupaten/Kota Memiliki Kasus Aktif Dibawah 100
JAKARTA - Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito membedah sebaran kasus aktif berdasarkan persentase dari 514 kabupaten/kota. Berdasarkan kondisi sebarannya, terlihat sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki kasus aktif dibawah 100 kasus.
Hal itu disampaikan saat memberikan keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/12/2020). "Jika dilihat lebih lanjut, maka sebenarnya sebagian besar dari wilayah Indonesia atau lebih tepatnya, 66,47% dari 514 kabupaten/kota di Indonesia memiliki kasus aktif kurang dari atau sama dengan 100 kasus," katanya.
Ia merincikan, terdapat 4,67% atau 24 kabupaten/kota di Indonesia yang tidak ada kasus aktif. Kemudian 17,1% atau 88 kabupaten/kota yang memiliki kurang dari atau sama dengan 10 kasus. "Saya apresiasi kepada 112 kabupaten/kota ini yang berhasil mencatatkan kasus aktif yang tinggal sedikit lagi, bahkan sudah mencapai 0," ungkapnya.
Selanjutnya terdapat 27,8% atau 143 kabupaten/kota dengan jumlah kasus aktif dengan kasus aktif antara 11 - 50 kasus. Lalu 16,9% atau 87 kabupaten/kota dengan kasus aktif di rentang 51 - 100 kasus. "Hal ini menjadi bukti, bahwa masyarakat memiliki ketahanan dalam menghadapi pandemi dan modal kita untuk terus menjaga ketangguhan dan tetap semangat," ujarnya.
Jumlah kabupaten/kota dengan kasus aktif dibawah 100 kasus itu, menurut Wiku diharapkan menjadi motivasi untuk seluruh kepala daerah lainnya dalam mendorong perbaikan penanganan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. "Sedikit lagi penanganan ditingkatkan, maka kasus aktif dapat ditekan hingga tidak ada sama sekali," imbuhnya.
Meski demikian, Wiku menekankan, yang menjadi tugas bersama adalah perlunya perhatian khusus pada 29% atau 149 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif 101 - 1000 kasus. Bahkan terdapat 4,5% atau atau 23 kabupaten/kota yang memiliki kasus aktif diatas 1000 kasus.
Besaran kabupaten/kota ini berada di angka 33,5% atau 172 kabupaten/kota. Wiku meminta pemerintah daerah harus mengevaluasi penanganan Covid-19 di wilayahnya. Tingkatkan penanganan Covid-19 dengan terus memastikan kualitas pelayanan untuk pasien Covid-19. "Dan yang paling penting tegakkan pengawasan protokol kesehatan di seluruh masyarakat tanpa pandang bulu," tegasnya.
Jakarta, 17 Desember 2020
Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(ISTA/QQ/KRS)
