JAKARTA - Perkembangan fluktuatif dalam 7 hari terakhir terlihat pada 7 provinsi Jawa - Bali yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Perkembangan ini menjadi dasar penilaian kesiapan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk masuk ke tahap relaksasi dari kebijakan pengetatan. 

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyebut ada beberapa pertimbangan untuk melihat kesiapannya. Hal ini dilihat dari cakupan perkembangan penanganan kasus positif, kesembuhan, kematian serta keterisian tempat tidur atau bed of ratio (BOR) harian. Selain itu perlu diperhatikan jumlah desa/kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dan cakupan posko yang melaporkan kinerja.

"Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak pada peningkatan kasus yang signifikan," Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Kamis (22/7/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Lebih lanjut dipaparkan, perkembangan kasus positif pada 7 provinsi tersebut dalam 7 hari terakhir (15 - 21 Juli 2021). Diantaranya Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali. Pada perkembangan kasus positif, tren penurunan pada hampir seluruh provinsi. Kecuali provinsi Bali yang kasus positifnya masih meningkat hingga 3 hari terakhir ini. 

Sejalan dengan itu, perkembangan kesembuhan pada 5 dari 7 provinsi trennya meningkat. Kecuali, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Keduanya menunjukkan tren penurunan. Disamping itu, tren angka kematian perlu diperbaiki. Karena hampir seluruh provinsi menunjukkan tren peningkatan kecuali DKI Jakarta. Khusus DKI Jakarta, pada 21 Juli 2021 menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 268 kematian per hari menjadi 95 kematian per hari. 

Sementara untuk perkembangan BOR harian, hampir seluruh provinsi telah menunjukkan penurunan kecuali Bali yang masih meningkat dalam 7 hari terakhir. Untuk Bali, selain BOR kasus positif juga perlu menjadi perhatian untuk segera di perbaiki. 

Lalu, kepatuhan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko menjadi modal penting daerah dalam kesiapan daerah menghadapi pembukaan bertahap. Saat ini, kepatuhan memakai masker di tingkat desa/kelurahan sudah cukup baik dibuktikan persentasenya dibawah 30% pada 7 provinsi tersebut. 

Namun kendala terjadi pada kepatuhan menjaga jarak di banyak desa/kelurahan pada 3 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten dan Jawa Tengah. Dari 3 provinsi ini, lebih dari 30% desa/kelurahan tidak patuh. 

Selain itu, cakupan laporan kinerja posko menunjukkan sebagian besar provinsi dengan persentase kurang dari 50% melaporkan kinerja. Terdapat di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Banten. Sebaliknya, apresiasi diberikan pada DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Bali dengan pelaporan kinerja poskonya lebih dari 50% di daerahnya masing-masing. 

Dari paparan tersebut, Satgas meminta kepada pemerintah daerah untuk segera memperbaiki indikator penanganan sebelum dilakukannya relaksasi. Kepada Pemda DKI Jakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan desa/kelurahan di wilayah untuk patuh menjaga jarak. 

Sedangkan Pemda Jawa Tengah dan Banten, diminta untuk menurunkan angka kematian, meminta desa/kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk. Kepada Pemda Jateng dan Jatim untuk menurunkan angka kematian serta meningkatkan pelaporan kinerja posko-posko yang sudah terbentuk. 

Lalu, kepada pemerintah DI Yogyakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian. Serta pemerintah Bali untuk menurunkan angka kasus positif, kematian dan BOR isolasi. "Adapun angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan menurunkan angka kematian dengan cara, agar sedini mungkin pasien COVID-19 ditangani dan meningkatkan pelayanan rumah sakit," lanjut Wiku. 

Penelusuran kontak juga penting dilakukan agar kasus cepat terdeteksi dan mendapatkan penanganan. Penurunan kasus positif, BOR serta kepatuhan desa/kelurahan dapat diupayakan dengan meningkatkan pengawasan dan menindak tegas para pelanggar protokol kesehatan di tingkat desa/kelurahan. "Dengan upaya pencegahan maka penularan di tengah masyarakat dapat dikendalikan dan kasus dapat ditekan," tambahnya. 

Terakhir, pada pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko di tiap desa dan kelurahan. Dan fungsi-fungsinya harus dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur yang terlibat. Pelaporan kinerja posko juga penting untuk melihat apakah pengendalian COVID-19 tingkat RT dan RW sudah diimplementasikan dengan baik atau masih butuh dieprbaiki. 

"Tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah yaitu pemda dan seluruh lapisan masyarakat. Untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya," pungkas Wiku.

Jakarta, 22 Juli 2021

Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional

[ISTA/ACU/VJY]