BLT Dana Desa Berdampak Besar Pada Pemulihan Ekonomi Desa

Jakarta, 29 Mei 2021 Instruksi Presiden Joko Widodo untuk pemanfaatan anggaran Dana Desa yakni, anggaran tersebut harus dirasakan oleh seluruh warga desa di Indonesia dan dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang terfokus. Di tengah pandemi COVID-19, anggaran Dana Desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial melalui program Bantuan Dana Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD).

Rincian pencairan BLT DD, pada Januari 2021 sudah tersalurkan Rp1,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga. Di Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta penerima manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai Rp850 miliar. Pada bulan Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp507 miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat. Kemudian pada April sudah tersalurkan Rp294 miliar kepada 980 ribu penerima manfaat. Dan pada Mei 2021 sudah dicairkan Rp159 miliar kepada 531 ribu penerima manfaat.

Drs. Luthfy Latief, M.Si, Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kemendes PDTT menyampaikan, “Di tahun 2021 ini, melalui Permendesa PDTT 13/2020, realokasi anggaran Dana Desa kita titik beratkan pada tiga hal: pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan baru melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di tingkat desa. Khusus untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi.”.

Sasaran penerima BLT DD ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi seperti masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19, masyarakat yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.

“Kementerian Desa dan pemangku kepentingan lainnya terus mengawal penyaluran BLT DD agar tersampaikan kepada mereka yang memenuhi syarat penerima bantuan tersebut,” tambah Luthfy.

“Ketika perekonomian melemah akibat COVID-19, satu-satunya yang bisa diharapkan memang stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah. Program BLT DD ini sangat membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat. Karena sisi permintaan inilah yang paling terdampak oleh pandemi dan ini menekan belanja masyarakat,” ujar Teguh Yudo Wicaksono, Head of Mandiri Institute.

Teguh juga melihat bahwa masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran BLT DD ini juga berbelanja di komunitas lokal. Sehingga dengan begitu, BLT DD ini membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal. Di sisi lain, program PEN juga mendukung sisi suplai lewat bantuan kepada UMKM melalui bantuan usaha mikro yang menyeimbangkan neraca suplai dan demand di masa pandemi.

“Survei Mandiri Institute pada Maret-April 2021, 80% UMKM kita telah kembali beroperasi secara normal. Sebelumnya di awal pandemi hanya 33% yang beroperasi secara normal. Saya kira ini dampak positif dari program-program stimulus yang diberikan pemerintah,” ujar Teguh.

Sementara itu, dari sisi kebijakan publik, Riant Nugroho, Direktur Rumah Reformasi Kebijakan sekaligus pengamat kebijakan publik menyatakan apapun bantuan pemerintah di pedesaan, tidak semata diukur dari besarannya saja tapi dampaknya. “Sehingga kalau kita bisa gali lebih jauh lagi, sebenarnya potensi pedesaan untuk menjadi panglima ekonomi di masa COVID-19 sangat besar,” tambah Riant Nugroho.

***********

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) - Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

[KPCPEN/RDKS/VJY]

Bagikan