JAKARTA - Pada minggu keempat paska periode libur panjang Idul Fitri menunjukkan penambahan kasus positif COVID-19 harian terbilang rendah dan konsisten. Sejalan itu, level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) kabupaten/kota di Indonesia terus membaik. Adanya perkembangan baik ini, bukan tidak mungkin menjadi kunci menentukan dimulainya transisi menuju endemi.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan bahwa adanya fakta ini tak menyurutkan Pemerintah untuk senantiasa berhati-hati dan memantau perkembangan kasus COVID-19. Pemerintah tetap melakukan pengendalian sebelum status pandemi benar-benar dinyatakan berakhir oleh badan yang berwenang yaitu Badan Kesehatan Dunia (WHO).
"Walau pengendalian dan kesiap-siagaan terus kita lakukan dengan ancaman penularan COVID-19 yang belum sepenuhnya hilang, namun bukan berarti aktivitas masyarakat tidak dapat kembali dilakukan bahkan seperti sedia kala sebelum pandemi COVID-19 melanda," Wiku dalam Keterangan Pers Perkembangan Penanganan COVID-19 secara virtual yang disiarkan YouTube kanal resmi Sekretariat Presiden, Kamis (2/6/2022).
Dalam pembukaan aktivitas masyarakat, sudah ada pedoman dari WHO sebagai acuan kebijakan kesehatan di berbagai negara dalam pembukaan aktivitas masyarakat yang menyesuaikan kondisi kasus. Dapat dilihat bersama, terkendalinya kasus dalam jangka waktu yang konsisten, maka pembukaan sektor sosial dan ekonomi masyarakat terus ditingkatkan dengan area cakupan pembatasan berbasis wilayah yang semakin kecil.
Di Indonesia sendiri, masih akan menerapkan PPKM. Dan pada prinsipnya, PPKM adalah bentuk pengendalian yang dianjurkan WHO. Dengan beberapa penyesuaian untuk menentukan pembukaan aktivitas masyarakat merujuk situasi secara riil di lapangan.
Disamping itu, walau cakupan vaksinasi lengkap di Indonesia sudah cukup tinggi, namun masih tertinggal dari negara-negara lain di Asia Tenggara. Salah satu upaya meningkatkan cakupan vaksinasi secara merata sesegera mungkin, maka pemerintah memasukkan indikator vaksinasi ke dalam penilaian levelling.
Faktanya, pemberian dosis lanjutan vaksinasi bertujuan meningkatkan pembentukan antibodi secara sempurna yang tidak didapat hanya dengan 1 dosis saja. Fakta juga menunjukkan, bahwa jumlah antibodi dapat meningkat berkali-kali lipat jika menerima vaksin dosis kedua apalagi vaksin booster. Karenanya, masyarakat sepatutnya mengerti adanya program vaksinasi semata-mata untuk kepentingan masyarakat.
Untuk mencukupi kebutuhan vaksin di dalam negeri, Indonesia akan menerima lagi 71 juta dosis vaksin secara bertahap hingga akhir tahun ini. Menteri Kesehatan juga menginformasikan seiring itu akan dilakukan upaya pemusnahan vaksin yang expired.
"Perlu menjadi catatan bersama bahwa di tengah upaya peningkatan pasokan vaksin, pemerintah tetap memonitoring kualitas dosis vaksin agar tetap terjaga baik," lanjut Wiku.
Untuk itu, Wiku berharap dengan fakta-fakta yang telah dijabarkan tersebut dapat memberikan refleksi kepada pemerintah daerah maupun masyarakat untuk bersama-sama melakukan perbaikan. Yaitu, kepada Pemerintah Daerah agar terus memperbaiki sistem distribusi dan logistik vaksinasi agar dapat tersalurkan dengan baik dan merata di tiap-tiap kabupaten/kota-nya. Dan kepada masyarakat dapat proaktif untuk pergi vaksinasi, jika belum, ke sentra vaksinasi terdekat agar persediaan yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik.
Jakarta, 2 Juni 2022
Tim Komunikasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional
[ISTA/ACU/VJY]
